Sejarah Rimbo Bujang, Penasaran?

Lenskeptebo.com Sebelum mengawali tulisan ini izinkanlah penulis menyampaikan mohon maaf. Baik kepada sepuh pinisepuh, ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, dan pembaca pada umumnya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan karena penulis menyadari masih picik dalam pemahaman sejarah. Namun tidak mengurangi semangat dalam memahami sejarah serta tidak menghulu – hulu dikampung penghulu, merajo rajo dikampung Rajo. Ini murni, lebih karena kecintaan pada tanah tempat kelahiran dan Indonesia pada umumnya.

Rimbo Bujang merupakan suatu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tebo. Dan pernah menjadi bagian dari Kabupaten Bungo Tebo sebelum tahun 1999.

Rimbo Bujang merupakan daerah eks proyek transmigrasi yang berhasil yang Penempatan penduduknya pertama kali pada tanggal 9 Desember 1975. Dalam mencermati kisah panjang Kecamatan Rimbo Bujang tidak terlepas dari sejarah pembentukan Provinsi Sumatera Tengah. Memang, pada saat itu belum terbentuk Kecamatan Rimbo Bujang namun ini menjadi tolak ukur dimana pernah menjadi bagian Kewedanan Muara Bungo dan Muara Tebo saat ini.

SUMATERA TENGAH

Ketika Belanda menjajah Indonesia pulau Sumatera menjadi satu Propinsi. Bahkan setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tetap menjadi satu Provinsi dengan Gubernur pada saat itu Teuku M Hassan yang berpusat di Medan (Saiful, 2009).

Mengingat luasnya wilayah Provinsi Sumatera. Maka, pada tanggal 15 April 1948 dikeluarkanlah UU Nomor 10 tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Menjadi Tiga Provinsi ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Adapun Provinsi tersebut yaitu Propinsi Sumatera Utara meliputi karesidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

Provinsi Sumatera Tengah terdiri dari Keresidenan Sumbar, Jambi, dan Riau. Provinsi Sumatera Selatan meliputi .Karesidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung. Pembagian Provinsi Sumatera tidak terlepas dari maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945.

KABUPATEN DI SUMATERA TENGAH

Setelah terbentuknya Provinsi Sumatera Tengah maka perlu untuk membentuk Kabupaten dan Kota. Namun dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai pembentukan Kabupaten. Ditahun 1948 situasi kurang kondusif, dengan adanya agresi militer Belanda ke II. Namun dengan kondisi tersebut justru terbentuklah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah. Sebagaimana sesuai dengan Usulan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah yang dikeluarkan oleh Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera Tengah Nomor 81/KOM/U. Selanjutnya, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (Saiful, 2009).

Setelah itu, ditetapkanlah sebelas Kabupaten yaitu Kabupaten Singgalang Pasaman, Sinamar, Talang. Ditambah, Samudra, Kerinci/Pesisir Selatan, Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kepulauan Riau, Merangin, dan Batanghari (Saiful, 2009). Pada saat itu, Kabupaten Merangin beribukota di Muara Tebo namun itu tidak berlangsung lama pindah ke Bangko.

Mengingat situasi kemananan dan Politik yang tidak kondusif berlangsung lama. Maka, pada tanggal 19 Maret 1956 baru dikeluarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah.

Sesuai dengan usulan Gubernur Provinsi Sumatera Tengah serta UU tersebut maka ditetapkan nama – nama Kabupaten yang sedikit berbeda dari Nama – nama awal pembentukan. Adapun kesebelas nama Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Agam, Padang/Pariaman, Solok, Pasaman, Sawahlunto/Sijunjung. Ditambah, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan/Kerinci, Tanah Datar, Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kepulauan Riau, Merangin, Batanghari. Namun ada yang unik setelah ditetapkan menjadi UU yaitu Kabupaten Merangin ibukotanya berpindah ke Muara Bungo.

Pada tanggal 25 Juli 1958 dikeluarkanlah UU Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumbar, Jambi, dan Riau. Disamping itu dibubarkanlah Propinsi Sumatera Tengah dan dimana Daerah Swantara Tingkat I Jambi terbentuk dengan beribukota di Kota Jambi. Adapun wilayahnya pada saat itu meliputi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin (UU Nomor 12 Tahun 1956). Ditambah, Wilayah Kecamatan Kerinci Hulu Tengah dan Hilir, dan Kotapraja Jambi (Sesuai UU Nomor 9 Tahun 1956).

PEMBENTUKAN KABUPATEN BUNGO TEBO

Setelah terbentuk Daerah Tingkat I Provinsi Jambi maka berdampak pada geliatnya pembangunan serta wacana pemekaran Daerah Tingkat II. Adapun tujuannya yaitu untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan maka perlu dimekarkanya wilayah Kabupaten Merangin dan Batanghari.

Pemekaran wilayah tersebut terealisasi pada tanggal 14 Juni 1965 setelah disahkannya UU Nomor 7 tahun 1965. Dimana wilayah Batanghari menjadi Kabupaten Sarolangun Bangko dan Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung sementara nama Kabupaten Batanghari menjadi Kabupaten Batanghari Baru.

Sementara itu ada yang unik dimana pada BAB I Pasal 1 ayat 2 yaitu Daerah Tingkat II Merangin, diubah menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Wilayah Kabupaten Sarko meliputi Bangko, Sungai Manau, Tabir, Jangkat, Muara Siau, Sarolangun, Pauh, Batang Asai dan Sungai Limun.

Disamping itu wilayah Tanjung Jabung meliputi Tungkal Ulu, Tungkal Ilir dan Sabak. Disamping itu Wilayah Kabupaten Bungo Tebo selain wilayah yang masuk dalam Kabupaten Batanghari Baru, Sarko, Tanjung Jabung, dan Kota Jambi.

Pada saat pemekaran Daerah Tingkat II Kabupaten Sarolangun Bangko beribukota di Bangko. Kabupaten Bungo Tebo beribukota di Muara Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung beribukota di Kuala Tungkal, dan Batanghari Beribukota di Kenali Asam.

PEMEKARAN KECAMATAN RIMBO BUJANG

Sebelum dimekarkanya Kecamatan Rimbo Bujang meeupakan bagian dari Kecamatan Tebo Ulu. Lalu, pada tanggal 22 Oktober 1991 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Yaitu tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Muaro Sebo, dan Pemayung di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, dan Rimbo Bujang di Kabupaten Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara, dan Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung.

PEMBENTUKAN KECAMATAN RIMBO BUJANG

Tahun 1991 terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Wirotho Agung, Desa Perintis, Desa Rimbo Mulyo, Desa Purwo Harjo. Ditambah dengan Desa Tegal Arum, Desa Tirta Kencana, Desa Sapta Mulya, Desa Suka Maju, Desa Suka Damai, Desa Wonorejo, Desa Sumber Sari, Desa Sido Rukun, Desa Giriwinangun, Desa Sido Rejo, Desa Karang Dadi, Desa Giri Purno, Desa Sumber Agung, Desa Pulung Rcjo, Desa Sari Mulyo, Desa Pematang Sapat, Desa Sungai Pandan.

Sebelum adanya pemekaran menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Kala itu Kabupaten Bungo Tebo terdiri atas 12 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 213 Desa.

PEMBENTUKAN KABUPATEN TEBO

Dengan memperhatikan perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan dan memperhatikan, perkembangan jumlah penduduk. Luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bungo Tebo.

Maka perlu dibentuk Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Atas dasar permasalahan tersebut maka disahkanlah UU Nomor 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang ditandatangani oleh Presiden BJ. Habibie.

Namun dalam mendukung pemekaran selama dua tahun Kabupaten Tebo dibantu pembiayaanya oleh Kabupaten induk. Yaitu Kabupaten Bungo karena banyaknya fasilitas yang perlu dibangun serta masih menggunakan gedung – gedung sementara sebagai kantor pemerintahan (Farida, 2010).

Dikarenakan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai. Disamping itu, belum dibentuknya pengadilan negeri setempat, dan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tebo maka dikeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid tanggal 07 Juni 2000.

Pada saat dimekarkanya Kabupaten Tebo didukung oleh Kecamatan Tebo Ulu, Tebo Ilir, Tebo Tengah, dan Kecamatan Rimbo Bujang.

Tahun 2003, dibentuklah Kecamatan Rimbo Ulu, Rimbo Ilir. Yang wilayahnya merupakan bagian dari Kecamatan Rimbo Bujang sesuai Perpu Nomor 60 Tahun 1991 berbarengan dengan Kecamatan Tengah Ilir.

Demikianlah sedikit ulasan sejarah tentang Kecamatan Rimbo Bujang. Tentunya, tidak terlepas dari Sejarah panjang dan perjuangan para tokoh dan pendiri Bangsa Indonesia.

Catatan : Kewedanan adalah Kantor Pemerintahan Kabupaten, Keresidenan Kantor Pemerintahan Provinsi dan Swatantra adalah Otonomi Sendiri.

Kalau ado pengayuh bilah, Jangan letak di dekat kemudi, Kalau ado kato yang salah, Mohon maaf sepenuh hati **

Penulis : Slamet Setya Budi, Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Rimbo Bujang, Bidang Hukum Adat dan Sejarah. Serta Admin Lenskeptebo.com

12 tanggapan untuk “Sejarah Rimbo Bujang, Penasaran?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!